Tag: Kepala BKPSDM Tabanan

Berdasarkan koordinasi kami dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), pengumuman untuk guru belum bisa dilakukan karena kendala teknis. Jika ada pengumuman lanjutan, kami akan segera menyampaikannya. (Kepala BKPSDM Tabanan I Made Kristiadi Putra)

TABANAN, NusaBali - Komisi I DPRD Kabupaten Tabanan menggelar rapat kerja bersama Kepala BKPSDM, Kepala Bappeda, dan Kepala Bakeuda Kabupaten Tabanan, Kamis (2/1) pagi, di ruang rapat DPRD setempat. Rapat ini membahas langkah-langkah terkait tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, penganggaran untuk pengangkatan penuh waktu.

TABANAN, NusaBali - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tabanan I Gede Susila, secara resmi membuka pelaksanaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2024.

Sejumlah faktor menyebabkan mereka dinilai tidak memenuhi syarat. Antara lain, surat pernyataan yang dibuat ada perbedaan antara pelamar yang melakukan pernyataan dan yang menandatangani.

Simulasi ini diprioritaskan bagi mereka yang sama sekali belum pernah mengikuti tes CAT.  Dengan simulasi ini persiapan akan semakin baik hingga akan  lebih memudahkan peserta saat menghadapi ujian.

TABANAN, NusaBali - Sembilan jabatan di lingkungan Pemkab Tabanan kosong pejabat tahun 2024. Kekosongan tersebut karena ditinggal pensiun dan dimutasi oleh bupati.

TABANAN, NusaBali - Pemkab Tabanan bersiap umumkan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Tabanan. 384 formasi akan dibuka untuk memberikan kesempatan kepada pegawai di Pemkab Tabanan yang sudah mengabdi.

TABANAN, NusaBali - Pemkab Tabanan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (ASN) dengan 485 formasi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Saat ini Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tabanan sedang menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana (juklak dan juknis) rekrutmen.

TABANAN, NusaBali - Tahun 2024 sebanyak tiga orang pejabat eselon II atau setingkat kepala dinas memasuki masa pensiun. Dalam proses ini tentu akan dilakukan lelang jabatan.